BELAWAN,(PAB)----
Kegiatan sosialisasi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan Ketua fraksi PAN Komisi B DPRD Kota Medan H.T Bahrumsyah, SH.MH di Jl.Batang kilat Lingk. 2 Kelurahan Sei Mati, Medan Labuhan ,Senin pagi sekira pukul 10" 00 Wib (8/4/2019).
Sosialisasi tersebut turut dihadiri Caleg DPR RI Davil Sumut I Mulfachri Arahap. Unsur Muspika Plus Kecamatan Medan Labuhan,Tokoh masyarakat M.Arief Anwar,Tokoh agama Isrot Pulungan dan Tokoh pemuda serta Masyarakat.
Bahrumsyah menegaskan tiap pengurusan surat menyurat Pihak kelurahaan tidak boleh menerima uang,sebab setiap institusi kelurahan sudah mendapat gaji oleh pemerintah."Perlu saya ingatkan setiap warga mengurus surat menyurat di larang memberi uang pada Lurah atau pun stafnya,jika mereka meminta silahkan lapor,"tegasnya Ketua PAN Kota Medan tersebut seraya mengatakan mereka digaji dari uang rakyat bukan dari presiden.
Sementara Tokoh masyarakat, M.Arief Anwar dalam kata sambutanya mengatakan, Problem kemiskinan di Kota Medan khususnya di Medan Utara sangat prihatin dimana anggaran itu cukup besar sebagaimana diberitakan Media televisi.
"Inilah menjadi persoalan dimasyarakat, sistem pendataan masih minim dan lemahnya pangawasan oleh pihak terkait,"tuturnya.
Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat yang mengaku-ngaku miskin padahal kehidupanya jauh dari kemiskinan hingga menerima bantuan pemerintah.
"Banyak masyarakat mengaku miskin agar mendapat bantuan,ini menjadi doa jadi harus hati-hati kita nanti bisa dikabulkan Allah.SWT,"ujarnya.
Menurut warga, Supriyadi sapaan ujang dihadapan Perwakilan rakyat itu mengutarakan keluhannya terkait bantuan pemerintah sangat jauh dari harapan.
Ia menilai bantuan program pemerintah dinilai tebang pilih dan tak sesuai yang diharapkan."Saya heran tiap bantuan pemerintah selama ini banyak tidak tepat sasaran salah satunya bedah rumah yang selama ini hanya rumah kepling dan dianggap dekat dengan kepling aja," ungkapnya.
Sambung bahrumsyah, banyak hal itu sering dijumpai ketika melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya, termaksud di tempat tinggalnya."Dibelawan juga ada warga mengadu pada saya dengan masalah sama, oleh karena itu warga harus melapor kalau ada urusan-urusan dipersulit dan temuan yang faktual bisa dipertanggungjawabkan supaya bisa kita pecahkan persoalan, "jelasnya.
Mengenai program pengentasan kemiskinan,ia tetap memperjuangkan hak dasar warga sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, Ketua Fraksi PAN ini juga menyoroti indikator kemiskinan yang dirasakan masyarakat Medan Utara,karena memiliki standar berbeda. Sehingga ini perlu dimengerti oleh lintas sektor pemerintahan.
Oleh karena itu, Ia mendorong kepada pemerintah untuk memperkuat validasi data yang digunakan untuk mengukur kemiskinan, karena menurutnya jika program sebagus apapun direncanakan tapi jika tidak diimbangi dengan validasi data yang baik maka tidak akan ada hasilnya.(Ali)
.jpg)